Sugeng Pimpin PPDI Kabupaten Blitar

 

PPDI BLITAR-Sugeng Purnomo Pimpin Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar Periode 2025-2030 dengan suara terbanyak. Pemilihan tersebut dilakukan melalui forum Musyawarah Daerah (Musda) PPDI Kabupaten Blitar di Gedung Pertemuan Bumdesa Kresi Karangsono Kanigoro pada Sabtu (27/9/2025) lalu.

Dalam proses pemilihan, muncul dua nama bakal calon Ketua PPDI periode 2025-2030. Yakni Supri Ariadi (incumbent) yang memperoleh 9 suara, dan Sugeng Purnomo 35 suara, dengan satu suara tidak sah.

Dalam kesempatan tersebut, Sugeng menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas kepercayaan para anggota PPDI, yang mempercayakan posisi Ketua kepadanya. Dan dia berharap, para perangkat desa yang lain, baik yang menjabat dalam kepengurusan PPDI maupun tidak, dapat bekerjasama dalam membesarkan PPDI di Kabupaten Blitar.

Hadir dalam Musda PPDI 2025, Staf Ahli Bidang Hukun, Pemerintahan dan Politik Kabupaten Blitar Bambang Dwi Purwanto. Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo Muslih, dan beberapa tamu undangan lainnya, termasuk Kepala Desa Karangsono Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, serta Cama Kanigoro Siti Supartiyah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar melalui Staf Ahli Bidang Hukun, Pemerintahan dan Politik Kabupaten Blitar Bambang Dwi Purwanto menyampaikan, agar PPDI khususnya Kabupaten Blitar, memberi dampak yang positif bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Bupati juga berharap adanya sinergitas dan kolaborasi antara pemeritnah daerah dan PPDI, sehingga Kabupaten Blitar dapat berkembang dengan baik.

“Dan kami juga berharap PPDI menjadi garda terdepan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Bambang.

Sementara itu, Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo Muslih. Dalam sambutannya, menyoroti peran penting perangkat desa dalam administrasi negara, yang saat ini mengelola lebih dari delapan belas aplikasi kementerian. Perangkat Desa asal Kabupaten Tuban ini juga menegaskan bahwa perjuangan PPDI di tingkat nasional, tengah memperjuangkan status hukum dan kedudukan perangkat desa, agar diakui secara sah oleh negara.

“Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, merupakan hasil dari perjuangan panjang PPDI. Dan dalam waktu dekat ini, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah siap dicairkan untuk mendukung kinerja perangkat desa,” ujarnya. [subana]